Yappa Maradda : Menghapus Praktik Budaya atau Melestarikan Kekerasan?
Oleh : Anis N Afifah
Halo sobat JMPS!
Dilansir melalui unggahan video akun Instagram @wmnlyfepada tanggal 7/9/2023 lalu sempat terulang Kembali praktik budaya kawin tangkap di Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Video tersebut merekam kejadian seorang Perempuan yang ditangkap paksa dan dibawa kabur menggunakan mobil pikap. Polres Sumba telah menangkap 9 pelaku dan mengamankanmobil pikap yang digunakan pelaku.
Peristiwa ini langsung mendapat respon dari Martha Herbiselaku penggiat aktivis
Perempuan Sumba/penggiat SOPAN Sumba yang mengungkapkan bahwa tradisi ini sudah tidak relevan karena melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Apabila dilihat pada norma-norma pun termasuk kekerasan/penculikan pada perempuan yang dibalut budaya.
Lebih lanjut Martha Hebi, yang pernah meneliti tentang kawintangkap, memberikan penjelasan bahwa kawin tangkap merupakan kebiasaan “membawa lari perempuan” untuk dinikahi ini masih terjadi di beberapa wilayah di Sumba. Di Kabupaten Sumba Tengah, misalnya, kebiasaan ini dikenal dengan istilah yappa maradda.
Praktiknya, perempuan lajang bisa saja tiba-tiba dihampiri oleh segerombolan laki-laki, lalu dibekap, dan dibawa lari kerumah keluarga seorang laki-laki untuk dijadikan istri.
Walaupun perempuan tersebut meronta atau menjerit minta tolong, Martha mengatakan biasanya tidak ada warga yang membantunya karena dianggap sebagai “sebuah kebiasaan”. Proses yang selanjutnya terjadi kemudian dianggap sebagai "urusan adat".
Martha juga mengatakan bahwa perempuan yang ditangkapbiasanya masih memiliki relasi kekerabatan dengan pihaklaki-laki. Relasi itu pula yang akhirnya membuat praktik kawin tangkap sulit ditentang oleh keluarga korban. Peristiwaini juga tidak sesuai dengan syarat perkawinan UU RI No 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat 1 di mana perkawinan harusdidasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
Banyak korban pada akhirnya terpaksa menjalankan pernikahan secara paksa karena merasa tidak memiliki pilihan. Dalam fenomena seperti ini sudah tergambar jelas bahwa masih terdapat tradisi pedalaman Indonesia yang minim dalam mendukung dan memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Masih didapati diskriminasi sesama Perempuan sehingga sulit untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Minimnya pandangan mengenai hak perempuan mengakibatkan diskriminasi sesama perempuan terjadi.
Perlu adanya solusi yang serius untuk mengurangi peristiwa kekerasan yang dibalut budaya seperti fenomena ini. Menciptakan Perubahan budaya dan tradisi tentu memerlukan waktu dan kerja keras dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penting untuk terus bekerja sama dan berkoordinasi untuk memastikan hak setara bagi perempuan.
Nah sobat JMPS, sebenernya tak hanya tradisi Yappa Maradda dari Sumba saja yang menimbulkan peristiwa diskriminasi seperti ini, tradisi Merarik Dari Lombok yang hampir serupa juga. Mereka bahkan memiliki pandangan bahwa anak perempuan yang diculik akan menaikkan harga diri keluarga daripada anak perempuan yang dilamar atau diminta.
Karena menurut mereka, apabila anak perempuan diculik berarti anak perempuan tersebut sangat bernilaisehingga ia harus diculik, bukan diminta. Mereka sering membuat perumpamaan hal ini dengan sebuah benda atau hewan ternak. Apabila sebuah benda tidak memiliki nilai yang tinggi maka benda tersebut bisa diminta. Namun faktanya sekarang banyak orang tua dari pihak perempuan merasa dirugikan dan menghambat impian keluarga maupun perempuan tersebut.
Menurut sobat JMPS peran seperti apa sih yang perlu kita lakukan? Perlukah kita menghapus praktik budaya tersebut untuk tetap memiliki identitas budaya atau terus melestarikan kekerasan seperti ini?
References
https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230909091304-284-996774/mengenal-tradisi-kawin-tangkap-yang-viral-di-sumba-barat-daya
https://www.kompasiana.com/marcelinaraharjo5737/63e153104addee0e097681a2/menghapus-batas-gender-merevitalisasi-budaya-dan-tradisi-untuk-kesetaraan-gender?page=all#section1
Aniq, A. F. (2012). Konflik peran gender pada tradisimerarik di pulau Lombok.
https://www.kompasiana.com/marcelinaraharjo5737/63e153104addee0e097681a2/menghapus-batas-gender-merevitalisasi-budaya-dan-tradisi-untuk-kesetaraan-gender?page=all#section1
Aniq, A. F. (2012). Konflik peran gender pada tradisimerarik di pulau Lombok.